Rumahku Surgaku

Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rohmah

Kelemahan Sistem Demokrasi dalam Melindungi Anak dari Pornografi dan Seks Bebas

Posted by Farid Ma'ruf pada Juli 18, 2010

Oleh : Retno Sukmaningrum, M.T.

Retno SukmaningrumSyariahPublications.Com — Moment Hari Anak Indonesia pada tanggal 23 Juli, biasanya menjadi kesempatan bagi bangsa ini untuk melihat bagaimana kondisi anak-anak Indonesia. Mencermati kondisi mereka saat ini, maka kita akan sepakat bahwa begitu banyak masalah yang menimpa mereka. Masalah yang tidak kunjung selesai, bahkan semakin parah. Dekadensi moral khususnya terkait dengan seks bebas, pornografi dan pornoaksi adalah salah satunya. Fakta dan data anak-anak yang terlibat dalam seks bebas dan pornoaksi membuat rasa pemistis yang luar biasa terhadap nasib generasi bangsa ke depan.
Betapa tidak! Lihat saja hasil survey Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jawa Barat di enam kabupaten di Jawa Barat tahun 2009 menunjukkan ada 29 % remaja yang pernah melakukan seks pranikah. Artinya jika jumlah remaja Jawa Barat berjumlah 11 juta jiwa maka 3 jutanya pernah melakukan seks bebas. Di Indonesia, berdasarkan laporan Komnas Anak pada tahun 2007, jumlah remaja yang sudah tidak perawan tercatat 62,7 %. Menurut Sekretaris BPPKB Jabar, Suryadi, salah satu penyebab seks bebas di kalangan remaja adalah beredarnya media-media pornografi yang mudah diakses oleh remaja.
Menyeruaknya kasus video mesum yang melibatkan sederetan artis ternama akhir-akhir ini cukup menyentak kesadaran kita tentang begitu bobroknya perilaku generasi muda di tanah air berikut sistem yang sedang dijalankan. Betapa tidak? Kasus yang seharusnya cukup menjadi alarm untuk sesegera mungkin menyelamatkan bangsa dari ancaman bahaya kerusakan, malah menginspirasi sebagian kalangan untuk bertindak serupa atau ‘minimal’ menikmatinya. Di beberapa tempat, kasus ini bahkan menjadi trigger (pemicu) terjadinya berbagai kasus kriminalitas, termasuk pemerkosaan yang dilakukan anak-anak muda belia. Terbukti, dalam kasus video mesum artis, selama 10-23 Juni 2010 telah jatuh korban pemerkosaan sebanyak 30 orang yang dilakukan oleh anak usia 16-18 tahun, sementara korbannya berusia antara 12-14 tahun. Para pelaku mengaku, mereka melakukan pemerkosaan setelah mereka menonton video artis tersebut. Tidak mengherankan, karena dalam kasus video ini dari 30 anak yang ditanya, 24 anak menyatakan sudah menonton video tersebut
Melalui berbagai wacana, masyarakat pun dipaksa percaya bahwa kasus semacam ini merupakan hal biasa, dimana hukum tak mungkin bisa menyentuhnya. Berbagai debat kusir dilakukan menyusul desakan sebagian masyarakat yang resah dan prihatin atas fenomena yang terjadi untuk menyeret pelaku zina dan semua yang terlibat di dalamnya ke hadapan hukum. Di pihak lain, ada pula sekelompok masyarakat yang terang-terangan mendukung pelaku zina dan menuntut ‘pemutihan’ atas perbuatan amoral yang mereka lakukan. Mereka berdalih, semua manusia pernah melakukan dosa, dan urusan dosa adalah urusan individu dengan Tuhannya. Negara atau siapapun tak berhak menghukumnya.
Secara umum Komnas Anak melaporkan 97% anak Indonesia pernah nonton pornografi, 97% anak SD pernah mengakses pornografi (2009) dan 30% dari 2-2,6 juta kasus aborsi dilakukan remaja usia 15-24 tahun (2009). Berdasarkan data Depkominfo pada tahun 2007, ada 25 juta pengakses internet di Indonesia. Konsumen terbesar 90 persen adalah anak usia 8-16 tahun, 30 persen pelaku sekaligus korban pornografi adalah anak. Dua dari lima korban kekerasan seks usia 15-17 tahun disebabkan internet, 76 persen korban eksploitasi seksual karena internet berusia 13-17 tahun. Itu baru penelitian terkait dengan pornografi melalui internet belum lagi melalui media yang lain. Akibatnya suburlah praktek aborsi. Pada tahun 2008, Voice of Human Rigths melansir aborsi di Indonesia menembus angka 2,5 juta kasus, 700 ribu diantaranya dilakukan oleh remaja dibawah usia 20 tahun (majalah Al-Wai’e No.112 Tahun X, 1-31 Desember 2009).
Berdasarkan hasil Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dirilis awal Mei 2010 menyebutkan bahwa sebanyak 97 persen siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas pernah menonton atau mengakses situs pornografi. Dampak mengakses situs porno, kata Tifatul, sebanyak 92,7 persen responden siswa menengah mengakui pernah melakukan aktivitas mengarah seksual berupa ciuman, bercumbu dan seks oral. Sebanyak 62 persen dari 4.500 responden tersebut mengaku pernah melakukan hubungan badan dan sisanya 21,2 persen yang merupakan siswi SMA pernah melakukan pengguguran kandungan.
Tragisnya, meski dampak pornografi dan pornoaksi sudah sedemikian rupa mencemari kepribadian generasi muda, mengalihkan orientasi hidup mereka hanya semata demi memenuhi kebutuhan jasmani belaka, memupus kepedulian mereka akan masa depan diri, keluarga maupun bangsa, namun semua itu nampaknya masih belum cukup untuk menyadarkan bangsa ini untuk sungguh-sungguh berupaya menghapuskannya.

Upaya Pemerintah, Efektifkah?

Dilihat dari sisi perangkat hukum yang ada, pelaku pornografi dan seks bebas nampaknya memang akan sulit dikriminalisasi. Meski sebagian pakar hukum dan advokad menyatakan bisa, namun pendapat yang kuat menunjukkan bahwa undang-undang yang ada memang membuka celah yang lebar bagi pelaku kemaksiatan untuk lolos dari jeratan hukum. KUHP, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak dan UU ITE yang umumnya dibuat dengan menghabiskan uang rakyat, semuanya mandul tak berdaya. Tak ada harapan bagi rakyat yang masih peduli dengan urusan akhlak untuk bisa melindungi diri dan anak-anak mereka dari ancaman kerusakan moral. Pelaku pornografi, pornoaksi, pergaulan bebas termasuk perzinahan, semuanya bebas merdeka. Wajar jika negeri ini menjadi surga bagi penyuka tindak asusila.
Menelaah KUHP pasal 284 yang bisa dikenakan sanksi hanyalah pelaku seks bebas dari kalangan yang sudah memiliki pasangan saja, karena definisi perzinaan di dalamnya hanya dapat dikenakan kepada lelaki beristri atau perempuan bersuami yang berhubungan kelamin dengan perempuan atau lelaki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perzinaan dalam pasal 284 ini adalah satu-satunya delik aduan yang bersifat absolut. Artinya, yang mengadukan telah terjadinya perzinaan adalah istri dari suami atau suami dari istri yang berhubungan kelamin dengan orang lain tanpa ikatan perkawinan yang sah. Tegasnya, jika tanpa pengaduan dari istri atau suami, tindak pidana perzinaan tidak mungkin diproses secara hukum. Secara jelas pasal ini tidak akan pernah menjerat perzinaan yang dilakukan oleh remaja lajang/bujang yang dilakukan suka sama suka. Hingga wajar – disaat keimanan remaja lemah, apalagi tanpa didukung kontrol orang tua dan masyarakat – jika seks bebas semakin merajalela.
Undang-undang pornografi no 4 tahun 2008 jelas-jelas tidak akan mampu menghambat seks bebas. Karena undang-undang ini hanya menjerat pelaku pornografi baik dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (lihat pasal 1). Artinya pelaku pornoaksi – termasuk yang dilakukan oleh remaja, terlebih jika dilakukan di tempat privat – tidak akan pernah tersentuh UU ini. Adapun kepornoan sebagaimana digambarkan pada pasal 4 UU No 4 tahun 2008 tentang Pornografi hanya berkisar pada aktivitas seks dan ketelanjangan. Hingga wajar jika setiap hari para remaja disuguhi tayangan-tayangan yang semakin menggelorakan hasrat seksualnya. Intinya, UU Pornografi tidak mampu mengatasi masalah kepornoan di tengah-tengah masyarakat termasuk remaja.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) No 11 tahun 2008, terbukti belum mampu menghambat tersebarnya situs-situs porno. Para remaja masih bebas mengunduh berbagai macam video porno dari dunia maya. Wajar, sekalipun usia UU ITE memasuki usia dua tahun, masalah pornografi masih jadi PR besar di negeri ini. Celakanya tidak ada satupun aturan yang berlaku di negeri ini yang secara khusus mengatur pergaulan antara laki-laki dan wanita. Hingga menghantarkan para remaja pada derajat yang tidak lebih tinggi dari binatang melata. Nau’udzubillah!
Bagaimana dengan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang gencar ditujukan untuk remaja SMP hingga perguruan tinggi, mampukah menghambat seks bebas di kalangan remaja? Pada faktanya KRR bertujuan agar para remaja memperoleh informasi lengkap tentang seksualitas, kespro, cara mengatasi masalah kespro. Para remaja berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat berperilaku sehat dan menjalani kehidupan seksual yang bertanggungjawab. Para remajapun berhak memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau dan dapat diterima. Dalam program ini remaja dilarang Menikah di Usia Muda. Padahal jika remaja terus menerus dipapari informasi tentang seks, mereka juga diberi akses terhadap pelayanan KB (KB premarital), sementara pintu untuk menikah di usia muda ditutup, sama saja dengan menyuruh mereka melakukan seks bebas. Wajar, jika setelah lebih dari satu dasawarsa dicanangkan program KRR ini, angka seks bebas bukannya berkurang tetapi justru semakin meningkat.
Sebenarnya pihak yang memberi perhatian terhadap persoalan anak sudah banyak. Di negeri ini ada beberapa lembaga pemerhati yang peduli pada nasib anak-anak. Mereka berusaha memberikan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Ada Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), misalnya. KPAI merupakan lembaga independen yang kedudukannya sejajar dengan komisi negara lainnya. KPAI juga dibentuk sebagai konsekuensi dari Konvensi Hak Anak (KHA), yang menyatakan bahwa setiap negara yang turut meratifikasi harus memiliki komisi nasional.
Tetapi dalam pelaksanaannya KPAI kerap mengeluh kekurangan dana sehingga kinerjanya menjadi kurang efektif. Wajar jika gaung KPAI hanya terdengar sayup-sayup. Banyak pihak menilai kinerja KPAI kurang memuaskan karena memang tidak menimbulkan pengaruh di masyarakat. KPAI tidak ada ketika masyarakat justru membutuhkan adanya perhatian serta perlindungan bagi anak-anak mereka maupun anak-anak dalam lingkungan suatu masyarakat. Ini bukti bahwa sosialisasi yang menjadi salah satu tugas KPAI tidak berjalan dengan baik.
Eksistensi KPAI pun dipertanyakan karena minimnya minat serta pengetahuan masyarakat dalam menjadikan KPAI sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan anak. Ada atau tidaknya KPAI tidak menimbulkan dampak apa-apa terhadap kelangsungan pemenuhan hak serta perlindungan pada anak-anak Indonesia. Karena itu, pengaduan masyarakat terkait masalah-masalah perlindungan anak serta masalah penyimpangan perlakuan terhadap anak lebih banyak disalurkan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Komnas PA merupakan LSM yang disahkan dengan Surat Akta Notaris. Komnas PA memperoleh dana untuk membiayai operasional serta program-programnya dari hasil kerjasama dengan para donor asing, semisal UNICEF. Tentu saja kinerja Komnas PA, meski dinilai berbagai pihak lebih aktif daripada KPAI, tetap bergantung pada adanya donor. Artinya, mereka akan bergerak jika ada dana. Hal ini tentu tidak maksimal untuk memberikan perlindungan pada anak, karena kinerjanya hanya bersifat reaktif.
Di sisi lain, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) No 23 Tahun 2002. Lahirnya regulasi ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Sayang, UU yang berbau liberal ini tidak cukup mumpuni untuk menjamin hak-hak anak. Menurut UUPA, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanyalah sebatas umur saja. Definisi ini menuai polemik karena berbenturan dengan regulasi lain, seperti usia minimal menikah, yang akhirnya tidak boleh di bawah usia 18 tahun. Akibatnya, banyak yang memilih berzina karena khawatir terjerat UU jika menikah pada usia di bawah 18 tahun. Hak untuk menikah pada usia di bawah 18 tahun menjadi hilang karena terbentur regulasi ini.
Dengan demikian, aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengaturan hubungan lawan jenis, yang terkait dengan pemenuhan hak anak, lembaga bentukannya maupun lembaga-lembaga independen lainnya hingga kini belum mampu menuntaskan persoalan. Solusi terhadap permasalahan anak pun cenderung bersifat reaktif, parsial dan tidak menyentuh akar masalah.

Ada apa dengan negeri ini?

Seks bebas, pornografi dan pornoaksi yang merajalela di negeri ini merupakan konsekuensi logis diterapkannya sistem demokrasi. Demokrasi tidak menjadikan agama sebagai sumber hukum. Agama diakui sebagai pegangan individu yang hanya mengurusi wilayah privat manusia. Adapun dalam urusan publik, agama tidak boleh dibawa-bawa. Pengaturan urusan publik diserahkan pada kendali manusia. Manusia secara penuh berhak membuat dan menetapkan aturan. Mengapa demikian ? Karena sistem demokrasi lahir dari pemikiran manusia sebagai ’win-win solution’ atas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun Liberalisme yang menjadi pilar demokrasi telah menjadikan pengaturan urusan manusia mestilah menjamin kebebasan manusia. Akibatnya kebijakan politik yang dikeluarkan tidak boleh melanggar kebebasan ini. Wajar jika ditemukan kebijakan-kebijakan yang masih bersifat permisif.
Pornografi dan seks bebas adalah gambaran kebebasan perilaku yang pasti diberi ruang dalam sistem demokrasi yang berpilar pada kebebasan itu. Dalam pandangan liberal, naluri seksual pada manusia – saat menuntut pemenuhan – harus dipenuhi dengan segera. Tidak peduli dengan siapa ia melakukannya. Apakah terikat dengan aturan pernikahan ataukah tidak, itu tidak penting. Sebab yang penting adalah tertunaikannya gejolak naluri seks tersebut. Tentunya, inilah yang menyebabkan derajat manusia satu tingkat dengan binatang, bahkan bisa lebih rendah dibawahnya. Mirip perilaku hewan jantan yang menunaikan ’hajat’ seksnya dengan betina manapun, kapanpun dan dimanapun.
Pandangan ini tentunya mewarnai kebijakan publik terkait pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan. Karena itu kita lihat maraknya tempat prostitusi yang dilokalisasi, sehingga perzinahan menjadi resmi. Patut diketahui bahwa sistem demokrasi erat kaitannya dengan kapitalisme. Mengapa? Karena salah satu kebebasan yang menjadi pilar demokrasi disamping kebebasan berperilaku, juga kebebasan kepemilikan. Siapapun boleh menjarah kekayaan yang lain, siapapun boleh memiliki harta dengan cara apa saja. Sementara itu dalam urusan pemenuhan naluri seks ada peluang untuk mengkomersilkannya, sehingga urusan seks pun bisa dikomoditisasi. Karena itu wajar bila isu seksual ini dijadikan industri yang prospektif untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Karenanya tak heran kita jumpai produksi film, sinetron, buku, majalah, tabloid, kalender hingga pernak-pernik untuk peringatan valentine days, lagu-lagu bertema cinta – yang semuanya notabene menjadi pencetus munculnya naluri seks – menjadi hal yang legal dan marak. Ini semua menjadi sah-sah saja dalam kehidupan masyarakat yang sekular-liberal-kapital yang menjadi ciri demokrasi.
Celakanya lagi dalam sistem ini, ketika akhirnya terjadi kemaksiyatan, tak ada satupun hukum yang mampu menjeratnya. Jika mampu, maka sanksi yang ditetapkan tidak membuat para pelaku jera. sehingga wajar jika kemaksiyatan tak dapat dibendung kemunculannya.
Inilah sekilas gambaran tentang betapa sistem yang selama ini diagung-agungkan mengandung banyak kelemahan bahkan cacat yang bersifat bawaan. Akibatnya aturan cabang yang dilahirkan pun memiliki kelemahan dan kesalahan hingga tidak mampu menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang muncul.

Masyarakat Demokratis, Masyarakat Sakit

Jika mau jujur, masyarakat kita sebenarnya sedang menderita sakit yang sangat parah, bukan cuma fisik tapi juga pikiran. Ibarat tubuh, masyarakat sudah penuh dengan borok, namun sebagian dari mereka masih berpikir bahwa keadaannya baik-baik saja. Alih-alih berupaya menyembuhkan, mereka malah asyik dan merasa nyaman dengan kondisi yang menjijikkan, termasuk hidup dengan borok yang berupa budaya kepornoan dan kebebasan serta borok lain yang terus bermunculan bahkan terus menyebar ke seluruh tubuh akibat lingkungan yang sudah sangat kotor dan tercemar. Lingkungan itu tak lain bernama sistem sekularisme.
Tatkala bapak-bapak pendahulu kita dengan sadar mengenyahkan agama Islam sebagai landasan berbangsa dan bernegara, lalu menenggak racun sekulerisme yang ditawarkan penjajah, barangkali saat itu mereka berpikir bahwa bangsa ini bisa maju dan berjaya. Namun apa yang terjadi adalah kerusakan di berbagai aspek kehidupan; politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Walhasil, meski sudah 65 tahun ‘merdeka’ tapi senyatanya bangsa ini belum pernah benar-benar merdeka, apalagi berjaya.
Sesungguhnya kondisi ini wajar jika mengingat sejatinya sekularisme merupakan ide rusak sekaligus menjadi biang kerusakan. Sekularisme mengajarkan keyakinan bahwa kebenaran dan kebaikan ada dalam akal pikiran manusia dan bukan pada agama. Agama cuma boleh bicara tentang Tuhan langit, ritual penyembahan, pernikahan dan kematian. Sementara untuk urusan kehidupan, cukuplah manusia sebagai Tuhan bumi. Manusialah yang boleh dan bebas mengatur urusan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan urusan-urusan lainnya sesuai dengan keinginan mereka. Doktrin mereka, manusia lahir untuk bebas. Karena itulah sekularisme tak bisa lepas dari prinsip kebebasan (liberalisme). Bahkan liberalisme inilah yang menjadi nyawanya.
Dalam konteks politik, sekularisme-liberalisme melahirkan sistem yang mendudukkan manusia sebagai pemegang kedaulatan. Berdaulat untuk membuat hukum dan perundang-undangan. Sistem ini kemudian dikenal dengan sistem demokrasi yang dipercaya sebagai sistem politik terbaik dan paling ideal. Bahkan hari ini hampir semua negara mencita-citakan terwujudnya masyarakat demokratis sebagai tujuan nasionalnya. Pertanyaannya benarkah sistem ini sistem terbaik dan ideal?
Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara, di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people. Karenanya bisa dikatakan demokrasi sangat mengunggulkan superioritas suara rakyat, bahkan hingga tahap menuhankan. Dalam demokrasi dikenal slogan Vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan.
Namun pada praktiknya, ketika jutaan umat di negeri ini menghendaki diberlakukannya UU antipornografi, suara umat yang terus mendesak para pemegang kekuasaan, tidak pernah mampu membuahkan UU yang menjadi aspirasi kaum mayoritas di negeri ini. Sementara lahirnya UU Pornografi yang sejatinya hanya ‘meregulasi kepornoan’ justru bukanlah yang dikehendaki oleh mayoritas umat. Demikian juga UUPA dan produk UU lain yang berbau pesanan asing, tidak pernah merepresentasikan kehendak mayoritas umat di negeri ini.
Realita di atas menunjukkan, bahwa dalam sistem demokrasi-sekuler yang mengagungkan prinsip pluralitas, agama Islam yang bukan cuma mengatur masalah aqidah dan ibadah tapi juga mengatur masalah mu’amalah, tidak mendapat tempat untuk menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Artinya, agama Islam tidak boleh dan tidak bisa (diharapkan) menjadi dasar perundang-udangan, karena hal ini bertentangan dengan prinsip sekularisme yang menjadi asas sistem demokrasi. Yang menjadi standar baik dan buruk dalam sistem ini adalah prinsip kemanfaatan, bukan halal-haram. Sehingga apapun yang dipandang masyarakat bermanfaat, maka hal itu baik (halal) dan apa yang dipandang tidak bermanfaat oleh mayoritas, maka hal itu buruk (haram). Selama masih ada yang merasakan dan membutuhkan manfaatnya, maka industri seksual dan kepornoan, minuman keras, dan perjudian, akan terus dilegalkan. Maka produk undang-undang hasil sistem demokrasi pun menjadi sangat elastis dan pragmatik sesuai keadaan.
Begitu pun dengan prinsip liberalisme yang melekat pada sistem demokrasi. Prinsip ini akan membawa konsekuensi berupa keharusan adanya jaminan negara atas hak-hak individu, hak-hak minoritas dan penjagaan atas keragaman di dalam masyarakat. Entitas (kelompok-kelompok) lesbi, gay, biseks, waria yang minoritas, juga harus dilindungi karena menyangkut hak asasi. Perzinahan, kepornoan dan pornoaksi juga tak masalah sepanjang tak masuk definisi pornografi yang ‘terpaksa’ diatur undang-undang. Di alam demokrasi, semuanya legal sepanjang tak merugikan orang banyak dan tak membawa ‘dampak nyata’ bagi masyarakat. Kalaupun ternyata dianggap ada ‘dampak nyata’ maka menurut demokrasi, tinggal dibuatkan saja undang-undang atau kebijakan, akan tetapi tetap tak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan. Di antara contohnya adalah, gerakan kondomisasi dan legalisasi aborsi ketika seks bebas memunculkan AIDS dan kehamilan ‘tak diinginkan’, dilegalkannya penjualan narkoba jenis subutex di apotek-apotek ketika penggunaan jarum suntik meningkatkan penderita HIV/AIDS.
Tetapi anehnya, demokrasi ternyata tidak menjamin dan menjaga kebebasan individu muslim untuk melaksanakan hak-hak individunya. Poligami dilarang padahal tidak berkorelasi dengan merugikan orang banyak. Nikah dini pun dijadikan ilegal meskipun tak membawa dampak nyata bagi masyarakat. Bahkan faktanya banyak pasangan yang menikah dini yang berhasil membangun keluarga harmonis dan berkualitas. Seharusnya, kalaupun ternyata ada kelemahan individu yang berdampak merugikan pihak tertentu, penguasa tinggal membuat kebijakan untuk mengatur pelaksanaannya. Namun, lagi-lagi tidak ada jaminan kebebasan dalam sistem demokrasi bagi Islam.
Sementara bagi anak-anak, penguasa di dalam sistem demokrasi tidak memberikan jaminan yang jelas terhadap hak-hak anak. Bahkan terbukti pemerintah telah mengabaikan hak-hak anak ketika upaya-upaya riil untuk melindungi hak anak diserahkan kepada lembaga-lembaga independen bahkan LSM-LSM berbasis dana asing. Faktanya upaya yang dilakukan setiap lembaga independen maupun LSM itu tidak mampu melindungi anak-anak dari kerusakan moral, selama tidak ada peran nyata dari pemerintah serta kebijakan yang komprehensif terkait pembinaan generasi. Ketika kebijakan negara selalu berlandaskan hukum manfaat dan mengejar keuntungan materi, maka moral dan akhlaq generasi pun selamanya akan tergadaikan.
Fakta-fakta di atas seharusnya cukup untuk menunjukkan, bahwa sistem demokrasi memang tidak mendatangkan kebaikan. Alih-alih bisa diharapkan menjaga moral masyarakat, demokrasi bahkan menjadi jalan liberalisasi dan sekularisasi.
Oleh karena itu, sangatlah aneh jika masih ada orang yang berpikiran sehat menganggap bahwa sistem demokrasi merupakan sistem terbaik sehingga layak diperjuangkan dan dipertahankan. Karena secara konsep demokrasi terbukti cacat sejak asasnya, hingga dipastikan, apa yang tercabang darinya juga mengandung kecacatan. Sedangkan secara faktual, masyarakat demokrasi pun terbukti penuh dengan kerusakan.
Dekadensi moral hanyalah satu dari sekian banyak produk sistem demokrasi. Krisis politik ekonomi, sosial, hukum, dan berbagai krisis yang menimpa negeri-negeri demokrasi termasuk kampiunnya Amerika menunjukkan bahwa tak ada yang bisa diharapkan dari sistem ini. Walhasil, demokrasi hanya menjanjikan ilusi bagi orang-orang yang mau hidup dalam mimpi. Karenanya, masihkah kita berharap pada sistem yang telah jelas kerusakannya ini ? Tentu saja tidak ! Sudah saatnya kita membuang jauh-jauh sistem demokrasi ini dan kembali kepada sistem kehidupan yang datang dari Allah SWT, yaitu Islam, sistem yang melahirkan ketentraman, karena Islam sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal.

Islam Punya Solusi
Islam mempunyai model masyarakat yang khas dan unik. Jika kita menengok sejarah, maka kita akan melihat, bahwa ketika sistem Islam diterapkan secara sempurna dan konsisten, masyarakat Islam dikenal sebagai masyarakat yang sangat ‘bersih’ dan maju. Ini adalah sebuah keniscayaan, mengingat Islam saat itu benar-benar tampil dengan jati dirinya yang asli sebagai sebuah IDEOLOGI (mabda’). Islam tegak di atas asas yang kuat yakni aqidah yang keabsahannya dapat dibuktikan secara akal. Dari aqidah itu pula terpancar aturan kehidupan (nidzham al-hayat) yang mampu menjamin keadilan dan kebahagiaan hakiki karena berasal dari Dzat Yang Maha Menciptakan dan Maha Adil, yakni Allah SWT.
Sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh bentuk interaksi yang terjadi di antara manusia, baik yang berkaitan dengan aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, hankam, dan sebagainya. Aturan-aturan inilah yang sekaligus berfungsi sebagai metode meraih tujuan tertinggi masyarakat berupa terjaganya jenis manusia, akal, kehormatan, jiwa, pemilikan individu, agama, keamanan serta terjaganya kewibawaan dan eksistensi negara. Aturan ini pula yang menjadi standar baku baik-buruk, benci-ridha bagi seluruh masyarakatnya. Hanya saja, tujuan-tujuan tersebut akan bisa diraih manakala seluruh aturan tadi diterapkan, mengingat sifat aturan Islam yang sistemik dan holistik.
Dalam masalah pergaulan, sistem Islam telah terbukti mampu menjamin ketenteraman hidup dan mengatur hubungan antara pria dan wanita dengan pengaturan yang alamiah. Hal ini karena sistem pergaulan Islam menjadikan aspek ruhani sebagai asas, dan hukum-hukum syariah sebagai tolok ukur dengan hukum-hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur. Sistem interaksi Islam memandang manusia, baik pria maupun wanita, sebagai seorang manusia yang memiliki naluri, perasaan, kecenderungan, dan akal. Islam membolehkan manusia bersenang-senang menikmati kehidupan dan tidak melarang manusia untuk memperoleh bagian kenikmatan hidup secara optimal, tetapi dengan tetap memelihara komunitas dan masyarakat. Islam pun mendorong kukuhnya manusia dalam menempuh jalan untuk memperoleh ketentraman hidupnya.
Sistem pergaulan pria-wanita dalam Islam menetapkan bahwa naluri seksual pada manusia adalah semata-mata untuk melestarikan keturunan umat manusia. Islam mengatur hubungan lawan jenis antara pria dan wanita dengan peraturan yang rinci, dengan menjaga naluri ini agar hanya disalurkan dengan cara yang dibenarkan, tidak diumbar semaunya. Dengan begitu, akan tercapailah tujuan dari penciptaan naluri tersebut pada manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT.
Islam mengatur berbagai pergaulan antara pria dan wanita, serta menjadikan hubungan lawan jenis yang bersifat seksual sebagai bagian dari sistem interaksi di antara keduanya. Selain menjamin adanya kerjasama antara pria dan wanita tatkala mereka saling berinteraksi, juga menjamin terwujudnya nilai-nilai akhlak yang luhur. Di samping itu, Islam menjadikan tujuan tertinggi yaitu keridhaan Allah SWT sebagai pengendali hubungan itu sehingga kesucian dan ketakwaanlah yang dijadikan penentu bagi metode interaksi antara pria dan wanita dalam kehidupan Islam.
Karena itulah, Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. Islam melarang siapa pun, baik wanita maupun pria keluar dari sistem Islam yang khas dalam mengatur hubungan lawan jenis. Larangan dalam persoalan ini demikian tegas. Atas dasar itu, Islam menetapkan sifat ‘iffah (menjaga kehormatan) sebagai suatu kewajiban. Islam pun menetapkan setiap metode, cara, maupun sarana yang dapat menjaga kemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib dilaksanakan.
Dalam sistem pergaulan Islam, ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh setiap individu masyarakat, di antaranya:
Pertama, Islam telah memerintahkan kepada manusia baik pria maupun wanita untuk menundukkan pandangan (QS. An-Nur: 30-31). Kedua, Islam memerintahkan kepada wanita untuk mengenakan pakaian secara sempurna yakni kerudung (QS. An-Nur: 31) dan jilbab (QS. Al-Ahzab: 59). Ketiga, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita ketika bepergian sendirian selama lebih dari sehari semalam, jauh dari tempat yang aman tanpa disertai dengan mahram. Rasulullah SAW bersabda: ”Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali jika disertai dengan mahram”. Keempat, larangan berkhalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan). Rasulullah SW bersabda: “Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkhalwat, kecuali jika wanita itu disertai mahram-nya.” (HR Bukhari). Kelima, larangan bagi wanita keluar rumah tanpa seizin dari suaminya. Keenam, mengharuskan jama’ah pria terpisah dari jama’ah wanita. Ketujuh, mengharuskan kerja sama antara pria dengan wanita dalam bentuk hubungan yang bersifat umum/ dalam mua’amalah, bukan hubungan khusus seperti saling mengunjungi antara pria dan wanita atau pergi bertamasya bersama antara pria dan wanita.
Dengan seperangkat prinsip tersebut, maka pergaulan pria dan wanita akan terjaga. Jangankan untuk berbuat mesum, memamerkan aurat pun sudah melanggar prinsip pergaulan dalam sistem Islam.
Adapun secara praktis, jaminan pelaksanaan aturan tersebut diatur dengan diterapkannya sanksi (uqubat) yang tegas dan tidak pandang bulu atas pelaku pelanggaran oleh pihak negara. Di mana dalam pandangan Islam, sanksi tersebut berfungsi sebagai pencegah dan sekaligus penebus. Sebagai pencegah, karena beratnya ancaman hukuman akan membuat orang berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Sebagai penebus, karena seseorang yang bersalah dan kemudian dihukumi dengan hukum Islam sesuai dengan jenis kesalahannya, maka hukumannya itu akan menjadi penebus dosa bagi dirinya di akhirat kelak. Sebagai contoh, perzinahan maupun faktor-faktor yang bisa mengarah pada terjadinya praktek perzinahan (termasuk pornografi dan erotisme) di dalam Islam sama sekali tidak diberi peluang untuk tumbuh subur, yakni dengan ditetapkannya sanksi yang sangat berat bagi para pelakunya. Dalam kasus perzinahan ini misalnya, pelaku yang belum pernah menikah akan dihukum dengan hukuman jilid (dicambuk) dengan 100 kali cambukan, sementara pelaku yang pernah menikah dihukum rajam hingga mati. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki dan pezina perempuan,deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman” (Q.S. An-Nuur :2)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: “Seseorang didatangkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di masjid maka dia memanggil beliau shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah berzina.” Maka beliau SAW berpaling darinya sehingga orang itu mendatangi beliau hingga 4 kali. Maka tatkala dia telah mempersaksikan dirinya sebanyak 4 kali Nabi memanggilnya dan bertanya, “Apakah kamu punya penyakit gila?” dia menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya lagi, “Apakah kamu telah menikah?” diam menjawab, “Iya.” Maka Nabi SAW berkata, “Bawalah dia pergi dan rajamlah.” (Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).
Sedangkan dalam kasus pornoaksi dan pornografi, dapat dilihat dalam Nizham al Uqubat yang ditulis oleh Abdurahman al Maliki dalam Bab pelanggaran terhadap kehormatan, Sub Bab perbuatan cabul, bahwa setiap orang yang melakukan tarian atau gerakan erotis (merangsang) yang dapat membangkitkan syahwat di tempat umum; seperti di jalan, warung, kafe dan sebagainya, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan lamanya, Jika ia mengulangi lagi perbuatannya, maka sanksinya akan ditambah menjadi hukuman penjara selama 2 tahun dan dijilid (dicambuk).
Beratnya ancaman hukum Islam seperti itulah yang akan menjadi pencegah bagi merebaknya praktek perzinahan, pornoaksi ataupun seks bebas di dalam masyarakat, sekaligus dipastikan akan menjadi penebus dosa bagi para pelakunya. Sehingga wajar jika terjadi dalam sejarah Islam pelaku perzinahan (seperti Al-Ghamidiyah dan Ma’iz) justru dengan suka rela meminta diberlakukan hukuman rajam atas diri mereka sendiri oleh Rasulullah SAW selaku qodli dan kepala negara pada saat itu. Padahal, jika saja mereka tidak mengakui, maka mereka tidak akan dihukum, karena dalam Islam hukuman zina akan diterapkan jika tuduhan yang disampaikan dipersaksikan kebenarannya oleh empat orang saksi atau didasarkan pada pengakuan si pelaku itu sendiri.

Keunggulan Islam dalam melindungi generasi

Negara dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan generasi yang bermoral. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya termasuk anak-anak dari semua kerusakan (termasuk moral) dengan menerapkan aturan yang sesuai fitrah manusia. Aturan tersebut tidak lain adalah Islam yang memiliki seperangkat aturan pergaulan yang terbukti selama belasan abad anti dari segala krisis, termasuk krisis moral. Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara aqidah Islam dan terlaksananya hukum-hukum Allah SWT secara sempurna di tengah-tengah kehidupan. Dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan wewenang yang telah diberikan oleh syara’ kepada Khalifah sebagai pemegang amanah kepemimpinan rakyat. Aparat negara tidak perlu bersikap reaktif menunggu masyarakat marah dan kemudian merusak sarana-sarana maksiat (termasuk arena pornoaksi atau tempat-tempat penjualan pornografi). Aparatlah yang seharusnya proaktif melakukan pencegahan.
Negara dalam sistem islam wajib menyelenggarakan sistem pendidikan dengan kurikulum yang Islami, agar umat tidak mendewakan kebebasan berekpresi dan berperilaku. Sebagai pelaksana hukum-hukum Allah dan RasulNya, maka Negaralah yang memberlakukan sanksi bagi pelaku tindakan pornografi dan pornoaksi secara sempurna. Lebih dari itu, Negara adalah sebagai pengontrol dari materi atau isi media-media yang ada, apakah tayangan televisi, materi siaran ataupun isi dari koran-koran atau majalah-majalah, VCD dsb yang beredar di masyarakat. Sehingga tidak memberikan dampak yang buruk bagi generasi umat.
Dengan demikian, nampak bahwa dalam konsepsi Islam, Negara memiliki peran penting dalam menjaga masyarakat melalui penerapan seluruh aturan Islam tanpa kecuali atas seluruh warga negaranya. Sehingga negara merupakan pilar penting bagi tegaknya sistem Islam. Hanya saja, negara bukanlah satu-satunya pilar penentu yang menjamin (keberlangsungan) tegaknya sistem syari’at Islam, akan tetapi juga harus ditopang oleh terwujudnya ketaqwaan pada individu-individu masyarakat plus adanya kontrol yang kuat dari masyarakat tersebut sebagai pilar penting lainnya.
Aturan Allah SWT, akan bisa diterapkan oleh setiap individunya bila di dalam setiap individu tersebut ada ketaqwaan dan ke-Iman-an yang kokoh terhadap Musyarri’ (Sang Pembuat Hukum), yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketaqwaan & ke-Iman-an yang kokoh didapat dengan cara pembinaan yang intensif (tatsqif Murakkazah), yaitu dalam rangka membentuk kepribadian Islam (Syakhshiyah Islamiyyah), dan dibekali setiap individunya dengan Tsaqafah Islamiyyah (ilmu-ilmu ke-Islaman) yang memadai, sehingga tidak akan dapat terkecoh dengan paham-paham Sekularisme yang berlindung pada asas manfaat, HAM atau Demokrasi.
Keluarga sebagai basis pertahanan kaum Muslimin harus mampu melahirkan generasi Muslim yang handal yang mampu menangkal segala bentuk serangan terhadap mereka. Oleh karenanya, Islam telah menetapkan bahwa orang tua memiliki peranan besar dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Sabda Rasulullah SAW, “Setiap anak dilahirkan atas fitrahnya, maka kedua orangtuanya yang akan memajusikan, menashranikan atau meyahudikannya”. (H.R…….) Dengan demikian orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya baik dengan teladan yang baik, pembiasaan dan pengajaran serta pemberikan sanksi dalam waktu yang diperkenankan jika anak menyalahi aturan Allah. Pendidikan terhadap anak, hendaknya dimulai dengan pengokohan akidah, pengajaran akhlaq yang mulia, pengenalan aturan-aturan bergaul dalam kehidupan sehari-hari seperti perintah menutup aurat, menjaga pandangan, larangan berkholwat dan lain-lain.
Di samping pilar Negara dan individu atau keluarga, maka masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mengontrol perilaku anggota masyrakat lainnya, termasuk mengontrol perilaku serta kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa. Kontrol masyrakat dalam Islam tidak dipandang sebagai tindakan oposisi namun merupakan wujud kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat. Bahkan ia menjadi bagian dari kewajiban yang wajib ditunaikan serta menjadi hak yang layak diterima oleh anggota masyarakat lain termasuk penguasa manakala terjadi penyimpangan. Lewat kontrol inilah kondisi masyarakat diperbaiki dan menjadi tempat yang baik bagi tumbuh kembang anak-anak setelah keluarganya.
Peran ulama, tokoh-tokoh masyarakat dan komponen-komponen lainnya yang ada di masyarakat, hendaklah bersama-sama, bersinergis, dalam mengontrol setiap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat. Mereka senantiasa mengingatkan, agar para penguasa tidak lalai dalam menjalankan amanahnya. Mereka pun berkewajiban untuk mencerdaskan umatnya, melalui pembinaan secara jama’iy (tatsqif jama’iy) dan pembinaan secara intensif (tatsqif Murakkazah), agar umat juga berani mengingatkan pemimpinnya. Karenanya Islam sangat memperhatikan kesehatan masyarakat, dan sehatnya masyarakat hanya akan terwujud dengan terlaksananya amar ma’ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat oleh seluruh komponen masyarakat.
Hanya saja, sekalipun diyakini bahwa sistem Islam adalah sistem yang sempurna, maka aspek penerapannya akan menjadi tidak sederhana, apalagi jika kita refleksikan pada konteks masyarakat sekarang, mengingat lagi-lagi masalahnya tertumpu pada masalah minimnya kesadaran umat ini akan ajaran Islam. Bahkan upaya perang pemikiran (ghazwu al-fikri) yang dilancarkan Barat pasca Perang Salib telah menularkan virus Islamophobia di kalangan umat Islam sendiri, sehingga membuat upaya-upaya penegakkan syari’at Islam justru selalu kandas di kaki mereka.

Khotimah

Masalah anak, yang salah satunya adalah kerusakan moral bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Bukan juga sebatas masalah keluarga yang mesti diselesaikan hanya oleh keluarga. Masalah anak merupakan masalah yang kompleks yang melibatkan seluruh elemen baik keluarga, masyarakat bahkan Negara. Oleh karena itu, bagi setiap keluarga Muslim, harus memperkokoh perannya yang nyata-nyata memikul amanah mulia dalam menghantarkan anak-anaknya menjadi generasi yang handal. Yaitu anak-anak yang mampu menolak setiap racun yang membahayakannya. Begitu pula masyarakat, budaya amar ma’ruf nahyi munkar harus terus diperkuat agar bahaya apapun yang mengancam anggota masyarakat yang lain tidak menjadi ancaman yang berarti. Tentu saja upaya ini tidak akan sia-sia jika dilengkapi dengan adanya pergerakan politik menuntut negara untuk menerapkan sistem yang menjamin keberlangsungan generasi.
Selanjutnya, negara sebagai institusi yang memiliki kekuatan paling besar, harus menerapkan Islam dalam seluruh aspeknya, termasuk sistem pergaulan dan sanksi. Hingga generasi Muslim terjaga dari kerusakan moral. Sudah saatnya Negara melindungi masyarakat dari virus-virus yang merusak moral dengan mengenyahkan sistem demokrasi liberal yang telah nyata-nyata rusak dan merusak untuk kemudian diganti dengan sistem yang terbukti mampu membawa umat manusia pada ketentraman dan kemuliaan yaitu Sistem Islam dalam wujud Khilafah Islamiyyah.
Wallahu A’lam . (www.syariahpublications.com)

Sumber : http://www.facebook.com/#!/notes/ummu-safira/kelemahan-sistem-demokrasi-dalam-melindungi-anak-dari-pornografi-dan-seks-bebas/133158380053098

2 Tanggapan to “Kelemahan Sistem Demokrasi dalam Melindungi Anak dari Pornografi dan Seks Bebas”

  1. […] Rumahku Surgaku Categories: Keluarga […]

  2. ibnu mannan said

    saya mau ikut gabung ni… di rumah ku sorga ku. saling sharing informasi.
    sebelumnya makasih🙂

    sekarang ini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: